sejarah terbentuk negara israel dan terjadi konflik terhadap orang orang palestina

Deklarasi Balfour
Deklarasi Balfour, berisi surat asli dari Balfour ke Rothschild
Dibuat	2 November 1917
Lokasi	British Library
Penulis	Walter Rothschild, Arthur Balfour, Leo Amery, Lord Milner
Penandatangan	Arthur James Balfour
Tujuan	Mengonfirmasikan dukungan dari pemerintahan Britania untuk pendirian "tanah air nasional" bagi orang Yahudi di Palestina, dengan dua kondisi

DEKLARASI BALFOUR

Deklarasi Balfour adalah sebuah pernyataan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Britania saat Perang Dunia I yang mengumumkan dukungan untuk "tanah air bagi orang Yahudi" di Palestina, yang saat itu merupakan sebuah kawasan Utsmaniyah dengan populasi minoritas Yahudi. Deklarasi tersebut menyatakan:

Pemerintahan Sri Baginda memandang positif pendirian di Palestina tanah air untuk orang Yahudi, dan akan menggunakan usaha keras terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini, karena jelas dipahami bahwa tidak ada suatupun yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak penduduk dan keagamaan dari komunitas-komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, ataupun hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara-negara lainnya.

Deklarasi tersebut tercantum dalam sebuah surat tertanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Britania Raya Arthur Balfour kepada Lord Walter Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi Britania, untuk transmisi ke Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia. Teks deklarasi tersebut diterbitkan dalam pers pada 9 November 1917.

Kabinet Perang Britania mulai mengondisikan masa depan Palestina yang menyusul deklarasi perang mereka terhadap Kekaisaran Utsmaniyah pada November 1914. Saat deklarasi tersebut dimajukan, perang yang lebih besar mencapai puncaknya, dengan dua Sekutu Inggris dan Blok-Blok Terkait tak sepenuhnya kompak: Amerika Serikat mengalami kerugian, dan Rusia mengalami kebangkitan internal. Negosiasi tingkat tinggi pertama antara Inggris dan Zionis dapat diadakan dalam sebuah konferensi pada 7 Februari 1917 yang meliputi Sir Mark Sykes dan para pemimpin Zionis. Diskusi-diskusi berikutnya berujung pada permintaan Balfour, pada 19 Juni, dimana Rothschild dan Chaim Weizmann mengajukan sebuah kerangka dari deklarasi publik. Kerangka-kerangka lanjutan didiskusikan oleh Kabinet Inggris pada bulan September dan Oktober, dengan keterlibatan dari Yahudi Zionis dan anti-Zionis namun dengan tanpa perwakilan dari penduduk lokal di Palestina. Perilisan deklarasi akhir tersebut diotorisasikan pada 31 Oktober; diskusi Kabinet sebelumnya telah memajukan manfaat-manfaat propaganda di kalangan Yahudi di seluruh dunia bagi upaya perang Sekutu.

Kalimat pembuka dari deklarasi tersebut mewakili ekspresi pertama dari dukungan publik untuk Zionisme dari kekuatan politik besar. Istilah "tanah air" tak sejalan dalam hukum internasional, dan secara intensional menimbulkan pertanyaan tentang apakah negara Yahudi searah dengan hal tersebut. Perbatasan-perbatasan yang ditujukan pada Palestina tak spesifik, dan pemerintah Inggris kemudian menyatakan bahwa kata "di Palestina" artinya adalah tanah air nasional Yahudi dan tak ditujukan untuk meliputi seluruh Palestina. Paruh kedua deklarasi tersebut ditambahkan untuk mensatisfikasikan lawan-lawan dari kebijakan tersebut, yang mengklaim bahwa ini hal lain yang menyerobot penduduk asli Palestina dan mendorong antisemitismemelawan Yahudi di seluruh dunia. Meskipun deklarasi tersebut diserukan untuk hak politik di Palestina untuk Yahudi, hak untuk Arab Palestina, yang meliputi sebagian besar penduduk lokal, terbatas pada lingkup sipil dan agama. Pada tahun 1939, pemerintah Inggris menyadari bahwa pandangan penduduk lokal haruslah dicantumkan dalam catatan, dan pada tahun 2017, menyatakan bahwa deklarasi tersebut seharusnya diserukan untuk perlindungan hak politik Arab Palestina.

Deklarasi tersebut memiliki beberapa konsekuensi jangka panjang. Ini sangat meningkatkan dukungan populer untuk Zionisme, dan berujung pada pembentukan Mandat Palestina, yang kemudian menjadi Israel dan teritorial Palestina. Akibatnya, deklarasi tersebut dianggap menyebabkan konflik Israel-Palestina berkelanjutan, yang seringkali dianggap sebagai konflik paling berintrik di dunia. Kontroversi masih melingkupi sejumlah ranah, seperti apakah deklarasi tersebut berseberangan dengan janji-janji sebelumnya yang Inggris buat kepada Syarif Mekkah dalam korespondensi McMahon–Hussein

Penolakan Rakyat Palestina

Pada 1919, Presiden Wilson membentuk sebuah komisi yang dikenal sebagai King-Crane untuk meninjau opini publik terkait sistem mandat hasil PD I di Suriah dan Palestina.

Survei tersebut menunjukkan mayoritas rakyat Palestina menentang keras deklarasi itu dan gerakan zionisme di negara mereka. Komisi itu pun menganjurkan sejumlah modifikasi dalam mandat tersebut.

Seorang tokoh politik nasionalis Palestina, Awni Abd al-Hadi, pun mengecam Perjanjian Balfour itu dalam memoarnya. Ia mengatakan, deklarasi tersebut dibuat oleh orang asing dan tidak pernah diakui oleh Palestina.

Pada 1920, Kongres Palestina Ketiga di Haifa juga mencela rencana Inggris mengukuhkan wilayah bagi orang Yahudi tersebut dan menganggap Deklarasi Balfour melanggar hukum internasional atas hak-hak penduduk asli di negara itu.

Balforu dan presiden pertama Israel, Chaim Weizmann, berkunjung ke Tel Aviv pada 1925. (AFP Photo/GPO/Handout)

Pendudukan Israel yang terus meluas di Palestina selama puluhan tahun terakhir meningkatkan ketegangan antara warga kedua negara. Kekerasan hingga bentrokan pun tak jarang terjadi di perbatasan kedua wilayah.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pun sempat menjatuhkan sanksi atas Israel karena berkeras memperluas dan mempercepat pembangunan permukiman di wilayah tersebut.

Kini, Menlu Inggris, Boris Johnson, juga menekankan bahwa negaranya tetap berkomitmen mendukung solusi dua negara atau two state solution dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

"Saya tidak ragu bahwa satu-satunya solusi tepat untuk konflik tersebut adalah visi mengenai dua negara untuk dua bangsa seperti yang pertama kali disepakati oleh Menlu Inggris Lord Peel pada 1937 lalu dalam laporan Komisi Kerajaan terkait Palestina," kata Johnson.

BRITISH MANDATE OF PALESTINE

setelah deklarasi balfour, inggris membuat suatu kekuasan kepada orang orang yahudi untuk membuat negara sendiri diatas tanah negara palestina pada tanggal 29 September 1923 – 15 Mei 1948.

diputuskan lah membentuk negara israel dan di resmi kan oleh LBB pada 29 september 1923.

secara resmi diakui de facto dan de jure oleh LBB.

bahkan negara israel pun mendapat penolakan besar besaran oleh rakyat palestina.

dan propaganda pun dimulai dengan menggunakan foto holocaust terbukti hoax.

masyarakat yahudi pun setuju untuk membentuk negara israel di palestina.

disini lah perang israel dan palestina masih berlanjut hingga hari ini....